Kebijakan Danantara Ekspor: Ambisi RI Kuasai Pasar Global atau Risiko Monopoli Baru?

Kalau diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan pemerintah sebenarnya mulai berubah cukup drastis. Negara perlahan tidak lagi hanya ingin menjadi “pengawas” sumber daya alam, tapi juga mulai ingin ikut memegang kendali lebih besar terhadap jalur bisnisnya.

Mulai dari larangan ekspor bahan mentah, dorongan hilirisasi, pembangunan smelter, sampai sekarang muncul wacana pembentukan BUMN khusus ekspor lewat skema Danantara Ekspor.

Bagi sebagian orang, langkah ini terlihat masuk akal. Indonesia punya sumber daya alam besar, tetapi keuntungan terbesar sering kali justru dinikmati pihak luar. Negara kaya bahan mentah, tapi posisi tawarnya di pasar global kadang masih lemah.

Saya melihat pemerintah tampaknya mulai sadar bahwa masalah Indonesia bukan hanya soal “punya SDA”, tetapi soal siapa yang mengendalikan perdagangan SDA tersebut.

Rahasia Umum dan Praktik Bisnis di Sektor Ekspor

Karena kalau ditarik lebih dalam, praktik bisnis di sektor ekspor sumber daya alam memang bukan rahasia baru.

Di lapangan, ada banyak kasus terjadi :

• manipulasi harga ekspor,
• permainan broker internasional,
• perusahaan yang memarkir devisa di luar negeri,
• sampai praktik under invoicing.

Istilahnya mungkin terdengar rumit, tapi sederhananya begini:
barang dijual mahal ke luar negeri, tetapi di dokumen dibuat lebih murah supaya pajak, royalti, atau kewajiban ke negara jadi lebih kecil.

Belum lagi praktik transfer pricing yang sering dibahas para ekonom. Misalnya perusahaan di Indonesia menjual komoditas ke anak perusahaan sendiri di luar negeri dengan harga murah, lalu barang itu dijual lagi dengan harga sebenarnya ke pasar global. Selisih untungnya akhirnya lebih banyak “parkir” di luar Indonesia.

Kalau praktik seperti ini terus terjadi bertahun-tahun, wajar kalau pemerintah mulai berpikir:
“Kenapa negara cuma jadi penonton di negeri sendiri?”

Dan dari sinilah ide seperti Danantara Ekspor mulai masuk akal secara politik maupun ekonomi.

Pemerintah tampaknya ingin membangun sistem di mana negara punya kontrol lebih besar terhadap arus ekspor komoditas strategis. Bukan sekadar menerima laporan setelah barang keluar, tetapi ikut berada di pusat transaksi dan pengawasan.

Belajar Model Kendali Komoditas di Negara Lain

Menariknya, model seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru di dunia. Beberapa negara memang pernah — bahkan masih — menggunakan pendekatan serupa untuk menjaga kendali atas sumber daya alam mereka.

- Saudi Aramco di Arab Saudi misalnya, Negara mengendalikan sektor minyak secara sangat kuat karena mereka sadar energi adalah sumber kekuatan ekonomi dan geopolitik.

- Malaysia juga punya Petronas yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi nasional mereka. Bahkan dalam beberapa periode, kontribusi Petronas terhadap pemasukan negara sangat besar. Bahkan walaupun Indonesia terkenal sebagai negara penghasil / Eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi bursa CPO justru berada di Malaysia dan menggunakan satuan Ringgit Malaysia (MYR).

- China lebih ekstrem lagi, Pemerintah mereka memiliki kontrol kuat terhadap ekspor mineral strategis dan rare earth. Negara ikut menentukan arah perdagangan, kuota, sampai distribusi global karena mereka sadar komoditas strategis adalah alat kekuatan nasional.

Artinya, ide negara ikut mengendalikan perdagangan sumber daya alam sebenarnya bukan hal aneh di dunia modern.

Bedanya, setiap negara punya hasil yang berbeda.

Ada yang berhasil memperkuat ekonomi nasional.
Ada juga yang akhirnya terjebak dalam birokrasi, monopoli, dan praktik korupsi yang lebih besar.

Potensi Keuntungan dan Ambisi Besar Negara

Di titik inilah pertanyaan paling menarik tentang Danantara Ekspor mulai muncul.
Apakah Indonesia sedang menuju model penguatan negara yang strategis, atau justru sedang membuka pintu bagi sentralisasi kekuasaan ekonomi yang sangat besar?

Kalau kita lihat lebih jauh, ide besar dari skema Danantara Ekspor ini sebenarnya cukup jelas: negara ingin berhenti hanya menjadi penerima pajak dan royalti, lalu mulai naik level menjadi pengendali arus perdagangan sumber daya alam nasional.

Dalam logika pemerintah, kalau Indonesia bisa mengontrol jalur ekspor komoditas strategis, maka negara akan punya beberapa keuntungan besar sekaligus. Namun apakah benar demikian? Dan apa tantangannya?

Yang pertama tentu soal devisa.

Selama ini pemerintah sering kesulitan memastikan apakah seluruh hasil ekspor benar-benar masuk ke sistem keuangan nasional atau tidak. Dengan adanya lembaga yang berada di pusat transaksi ekspor, negara akan lebih mudah membaca:

• berapa volume sebenarnya,
• harga jual sebenarnya,
• ke mana barang dikirim,
• dan siapa pembeli akhirnya.

Kalau sistem ini berjalan “Bersih” “Adil” dan “Modern”, Indonesia bisa punya kontrol ekonomi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.

Bukan cuma itu.

Saya juga melihat ada ambisi lebih besar yang sebenarnya sedang dibangun secara perlahan:
Indonesia tampaknya ingin berhenti menjadi sekadar “penjual bahan mentah dunia”.

Karena kalau negara sudah mulai mengendalikan ekspor komoditas strategis, maka langkah berikutnya hampir pasti akan merembet ke:

• hilirisasi,
• kontrol harga,
• kuota ekspor,
• sampai pengaruh geopolitik perdagangan.

Dan ini bukan hal kecil.

Bayangkan kalau suatu hari Indonesia punya kontrol lebih besar terhadap:

• Nikel,
• CPO,
• Batu bara,
• Bauksit,
• Bahkan rare earth di masa depan.

Indonesia bisa berubah dari negara pemasok biasa menjadi pemain strategis global. (Harapannya Demikian)

Tantangan Internal: Korupsi, Birokrasi, dan Risiko Monopoli BUMN

Tetapi justru, di titik inilah kekhawatiran lain mulai muncul,

Karena semakin besar kekuasaan ekonomi yang dikendalikan negara, maka semakin besar juga risiko penyalahgunaannya. Masyarakat Indonesia tentu punya alasan kuat untuk skeptis. Karena BUMN di Indonesia punya sejarah panjang yang tidak selalu bersih. Sudah terlalu banyak kasus di mana perusahaan milik negara justru tersandung:

• Korupsi,
• Proyek titipan politik,
• Sampai konflik kepentingan elite.

Masyarakat tentu masih ingat bagaimana banyak petinggi BUMN besar akhirnya terseret kasus hukum dalam beberapa tahun terakhir. Dan masalahnya itu bukan sekadar “oknum” dan yang dibuka ke publik itu hanya segelintir kasus seperti fenomena gunung es.

Hal lain yang sering dipersoalkan publik adalah budaya birokrasi dan sistem pengawasannya sendiri.

Karena ketika sebuah lembaga mengelola uang besar, komoditas strategis, dan jalur perdagangan internasional sekaligus, maka godaan praktik KKN akan ikut membesar.

Apalagi kalau nanti:

• pengawasan lemah,
• transaksi tidak transparan,
• penunjukan pejabat lebih politis daripada profesional,
• atau akses bisnis hanya berputar di kelompok tertentu.

Dan kalau itu terjadi, Danantara Ekspor bisa berubah dari alat penguatan negara menjadi “kerajaan bisnis baru” yang terlalu kuat.

Belum lagi nasib pelaku usaha swasta lokal.

Ketika negara mengambil alih kendali ekspor (lewat satu pintu), bagaimana nasib eksportir swasta kecil dan menengah yang selama ini berjuang sendiri mencari pasar? Apakah mereka akan terbantu oleh BUMN ini? atau justru ruang gerak mereka makin terjepit dan pasarnya justru dimakan sendiri oleh raksasa baru bentukan negara?

Belum lagi masalah birokrasi.

Secara teori, sentralisasi ekspor memang terlihat efisien. Tapi praktik di lapangan sering berbeda.

Ketika terlalu banyak proses harus lewat satu pintu, risiko yang muncul justru:

• Proses makin lambat,
• Izin makin panjang,
• Biaya makin mahal,
• Fleksibilitas pelaku usaha berkurang.

Investor global biasanya sangat sensitif terhadap hal seperti ini. Mereka tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga stabilitas aturan dan kepastian bisnis.

Kalau investor mulai melihat bahwa:

• negara terlalu dominan,
• aturan mudah berubah,
• atau perdagangan menjadi terlalu politis,

maka kepercayaan pasar bisa terganggu.

Dan ini bisa menjadi persoalan serius karena sektor SDA Indonesia saat ini sangat terhubung dengan investasi asing.

Harus diakui, banyak industri pengolahan sumber daya alam Indonesia hari ini berdiri karena modal dan teknologi dari luar negeri. Misalnya saja, nikel, smelter, baterai kendaraan listrik, migas, hingga pengolahan mineral strategis.

Artinya, ketika negara mulai mengambil kontrol lebih besar terhadap jalur ekspor dan perdagangan, maka potensi gesekan dengan negara atau korporasi asing hampir pasti akan muncul.

Saya melihat ini bukan lagi sekadar isu bisnis biasa, tetapi bisa berkembang menjadi isu geopolitik ekonomi.

Dampak Eksternal: Gesekan Geopolitik Ekonomi Global

Karena bagi negara-negara besar, akses terhadap sumber daya alam bukan cuma soal perdagangan — tetapi juga soal keamanan industri dan kepentingan nasional mereka.

Misalnya:

• China sangat berkepentingan pada pasokan nikel Indonesia,
• Amerika dan Eropa mulai fokus pada rantai pasok baterai dan mineral kritis,
• sementara negara-negara industri lain juga bergantung pada stabilitas pasokan energi dan bahan baku.

Kalau Indonesia suatu saat benar-benar memperketat kontrol ekspor melalui model seperti Danantara, maka bukan tidak mungkin akan muncul tekanan diplomatik, bahkan gugatan perdagangan (WTO), protes keras, bahkan boikot produk Indonesia

Kita sebenarnya sudah pernah melihat sinyal awalnya saat Indonesia melarang ekspor nikel mentah dan kemudian menghadapi gugatan dari Uni Eropa.

Artinya, semakin besar kontrol negara terhadap SDA, semakin besar pula konsekuensi politik dan ekonomi global yang harus dihadapi.

Inilah bagian paling menarik dari seluruh cerita Danantara Ekspor. Karena yang sedang dibangun bukan cuma BUMN baru. Tetapi kemungkinan perubahan arah besar; dari Indonesia yang selama ini hanya menjadi pemasok bahan mentah dunia, menuju Indonesia yang mulai ingin menentukan aturan permainannya sendiri.

Akhir kata, penulis teringat kalimat :

"Setiap masa, ada Orangnya dan setiap orang, ada Masanya" Semoga ide Danantara Ekspor ini bisa membawa kemakmuran bagi seluruh warga Indonesia.